Bobby Nasution Tuntut Kajian Mendalam Pencabutan Izin Hutan untuk Evaluasi Dampak Sosial dan Konflik

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, telah mengemukakan pentingnya melakukan kajian mendalam mengenai kebijakan pencabutan izin hutan. Dalam pandangannya, sosialisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) perlu dilakukan secara menyeluruh agar berbagai dinamika yang berpotensi muncul di masyarakat dapat dipertimbangkan dengan baik. Hal ini menjadi krusial mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan kebijakan tersebut.

Acara Sosialisasi dan Kehadiran Pejabat Terkait

Pernyataan Bobby Nasution disampaikan dalam sambutannya pada acara sosialisasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumut, pada hari Kamis, 16 April 2026. Dalam kesempatan itu, hadir berbagai pejabat penting, termasuk Brigjen Anggiat Napitupulu, Wakil Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemen LHK, Ardi Risman, serta perwakilan dari Kejaksaan Agung dan para kepala daerah di Sumatera Utara.

Pemahaman Mengenai Kebijakan PBPH

Bobby menjelaskan bahwa kebijakan PBPH mencakup sebelas kabupaten dan satu kota di Sumatera Utara, yang melibatkan total tiga belas perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Ia menekankan pentingnya diskusi mendalam mengenai pencabutan izin ini, mengingat dampak yang dapat dialami oleh masyarakat yang terlibat.

Respons Terhadap Kekhawatiran Masyarakat

Dalam sambutannya, Bobby menyoroti kekhawatiran yang muncul pasca pertemuan dengan perwakilan aliansi pekerja dari tiga belas perusahaan tersebut. Mereka menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mengenai masa depan sekitar 29 ribu masyarakat yang akan terpengaruh jika kebijakan pencabutan izin PBPH diterapkan.

• 11 ribu pekerja yang akan terdampak langsung.
• Perlu adanya diskusi dengan pihak BUMN mengenai pengelolaan kawasan hutan selanjutnya.
• Penanganan dampak sosial yang mungkin terjadi.
• Keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan Perhutani harus diperhatikan.
• Potensi konflik sosial yang mungkin timbul seiring dengan perubahan kebijakan.

Pentingnya Pertimbangan Kementerian LHK

Bobby menegaskan bahwa meskipun kebijakan pencabutan izin ini baru bagi pemerintah daerah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia meminta agar Kementerian LHK mempertimbangkan nasib para pekerja dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Perhatian Terhadap Perusahaan yang Tidak Sejalan

Lebih lanjut, ia menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, seperti sektor pertambangan dan pembangkit listrik. Dalam pandangannya, perhatian khusus perlu diberikan terhadap kebijakan pencabutan izin untuk sektor-sektor tersebut.

Antisipasi Terhadap Potensi Konflik Sosial

Bobby menyatakan bahwa perlu adanya antisipasi terhadap konflik sosial yang mungkin terjadi, terutama jika pengelolaan lahan dialihkan kepada Perhutani dan berdampak langsung pada masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendapat dari para bupati dan wali kota di Sumut untuk memberikan masukan yang berharga karena merekalah yang paling memahami kondisi masyarakat.

Harapan untuk Implementasi Kebijakan yang Matang

Dalam pernyataannya, Bobby berharap agar implementasi kebijakan pencabutan izin hutan dapat dilakukan dengan matang dan komprehensif, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi.

Alasan Pencabutan Izin PBPH

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemen LHK, Ardi Risman, memaparkan beberapa alasan yang mendasari pencabutan izin PBPH. Beberapa alasan tersebut antara lain:

• Ketidakpatuhan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
• Ketidaklengkapan dalam memenuhi kewajiban administrasi dan teknis.
• Kurangnya aktivitas nyata di lapangan.
• Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Upaya untuk memperbaiki tata kelola dalam perizinan berusaha.

Tanggapan terhadap Bencana Hidrometeorologi

Menurut Ardi, langkah pencabutan izin ini juga merupakan respons terhadap bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini terjadi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumatera Utara yang menjadi episentrum penertiban PBPH. Dalam hal ini, kementerian berharap agar pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang diambil.

Keseluruhan situasi ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu pencabutan izin hutan, yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih berkelanjutan dan ramah terhadap masyarakat.