KPK Diminta Audit Proyek Rp121 M dan Panggil Menteri Agama untuk Penjelasan

Jakarta – Proses tender untuk proyek konstruksi yang diadakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI dengan nilai mencapai Rp121 miliar kini menarik perhatian publik secara intens. Pengamat Hukum yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit terhadap dokumen tender yang dinilai penuh dengan kejanggalan dan indikasi pengkondisian yang mencurigakan.

Fenomena Tender yang Meragukan

Munculnya sorotan ini berawal ketika sebuah perusahaan berhasil memenangkan dua proyek besar di lokasi yang berbeda, yaitu Jakarta dan Jawa Timur, dengan waktu penetapan yang hampir bersamaan. Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai transparansi dan keadilan dalam proses tender tersebut.

Mukhsin Nasir menegaskan bahwa fenomena di mana satu perusahaan dapat “memborong” tender dalam waktu singkat adalah tanda peringatan (red flag) yang sering kali mengindikasikan adanya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menambahkan, “Kami mencium aroma busuk dalam proses ini. Bagaimana mungkin satu perusahaan bisa memenangkan dua proyek besar di dua provinsi berbeda secara bersamaan jika tidak ada ‘karpet merah’ yang disiapkan?”

Desakan untuk Tindakan KPK

Mukhsin mengkritik KPK agar tidak bersikap pasif dalam menanggapi masalah ini. Ia mendesak agar KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum di Kementerian Agama yang terlibat dalam proses pengadaan. “KPK jangan mandul, segera periksa oknum di Kemenag yang terlibat dalam proses teknis pengadaan ini,” tegasnya dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, Mukhsin menyoroti bahwa alasan formalitas regulasi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menutupi potensi adanya praktik monopoli. “Mungkin secara aturan boleh, tapi secara logika teknis dan akuntabilitas, ini sangat meragukan,” ujarnya. Ia mempertanyakan apakah perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani dua proyek besar secara bersamaan.

Panggilan untuk Transparansi

Kemudian, Mukhsin menantang Kementerian Agama untuk berani membuka dokumen evaluasi tender kepada publik jika mereka merasa yakin bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan bersih. “Jangan hanya bersembunyi di balik kata ‘sudah sesuai prosedur’. Buka ke publik dokumen evaluasi teknisnya, berita acara pembuktian, dan kualifikasi perusahaannya,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa jika Kemenag tetap diam dan tidak transparan, publik wajar menyimpulkan adanya praktik kolusi di balik meja. “Kalau mengharuskan, periksa juga menteri agama-nya,” kata Mukhsin dengan nada yang tinggi, menunjukkan urgensinya dalam masalah ini.

Urgensi Audit Independen

Sampai saat ini, Kementerian Agama belum memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme penetapan pemenang tender tersebut. Mukhsin memperingatkan bahwa lambannya respons KPK terhadap desakan audit ini dapat berujung pada kerugian yang lebih besar bagi negara.

• Proyek senilai Rp121 miliar adalah uang rakyat, bukan untuk kepentingan oknum pejabat.
• KPK perlu segera melakukan audit investigatif sebelum proyek dilanjutkan.
• Praktik pemburu rente dapat merusak integritas institusi agama.
• Transparansi adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi.
• Mekanisme pengadaan harus terbuka agar publik dapat mengawasi.

“Proyek Rp121 miliar itu uang rakyat, bukan uang saku oknum pejabat. KPK harus segera masuk, lakukan audit investigatif sebelum proyek ini berjalan dan uangnya menguap menjadi kickback. Integritas institusi agama tidak boleh dikotori oleh praktik-praktik pemburu rente,” tutup Mukhsin, menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap proses tender berlangsung dengan adil dan transparan.