Jakarta – Kinerja Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, kini tengah menjadi sorotan tajam dari kalangan aktivis pemuda. Koordinator Paguyuban Sunda Muda (PSM), Agus Syafrudin, secara tegas meminta Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh yang bisa berujung pada reshuffle terhadap menteri yang memimpin Kementerian Pariwisata ini.
Insiden Memalukan dalam Rapat Kerja
Tuntutan tersebut muncul sebagai reaksi terhadap insiden yang cukup memalukan dalam Rapat Kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI yang berlangsung pada Rabu (1/4/2026). Data anggaran yang disajikan oleh kementerian ternyata tidak sinkron dan memicu kemarahan dari pihak legislatif.
Kegagalan Manajerial yang Mencolok
Agus Syafrudin mengungkapkan bahwa ketidakmampuan Menteri Widiyanti dalam menjelaskan angka transfer ke daerah sebesar Rp5,7 miliar adalah indikasi nyata dari lemahnya manajemen di dalam kementerian. Ketika seorang Menteri tidak dapat menyampaikan informasi dengan jelas di hadapan wakil rakyat, hal ini menunjukkan kurangnya penguasaan materi yang seharusnya dikuasai.
“Sangat menyedihkan ketika seorang Menteri terlihat bingung saat menjelaskan angka di hadapan para wakil rakyat. Pengelolaan keuangan negara tidak bisa dilakukan dengan pendekatan asal-asalan; semua harus akurat. Jika data dasar saja tidak dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana kita bisa berharap sektor pariwisata kita akan mengalami kemajuan?” tegas Agus dalam keterangan persnya pada Senin (13/04/2026).
Koordinasi Internal yang Buruk
Agus berpendapat bahwa situasi canggung tersebut, di mana jajaran biro perencanaan kementerian tidak mampu memberikan dukungan terhadap data yang disampaikan pemimpin mereka, mencerminkan adanya masalah serius dalam koordinasi internal. Hal ini berpotensi menciptakan celah bagi penyalahgunaan anggaran serta mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Kehilangan Kepercayaan Publik
Video yang memperlihatkan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menginterogasi Menteri Widiyanti kini viral di berbagai platform media sosial. Agus menganggap fenomena ini sebagai cerminan nyata bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kompetensi sang Menteri.
“Masyarakat tidak membutuhkan menteri yang hanya hadir untuk urusan seremonial. Rakyat memerlukan sosok yang memahami substansi dan bertanggung jawab. Video viral dari RDP dengan DPR RI itu adalah gambaran jelas dari kegagalan koordinasi di Kementerian Pariwisata,” tambah Agus.
Desakan untuk Reshuffle
PSM menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Mempertahankan posisi menteri yang dianggap tidak siap secara administratif dan substantif hanya akan membebani kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Poin-poin Kritik Terhadap Kementerian Pariwisata
Berikut adalah beberapa poin kritik yang disampaikan PSM terhadap kinerja Kementerian Pariwisata:
- Ketidaksiapan Data: Laporan anggaran yang tidak diverifikasi mencerminkan lemahnya pengawasan internal.
- Komunikasi yang Lemah: Tanggapan ragu-ragu dalam forum resmi mencederai reputasi kementerian.
- Urgensi Akuntabilitas: Ketidakjelasan mengenai selisih anggaran dapat menyebabkan salah tafsir dalam pengawasan dana publik.
- Pentingnya Evaluasi: Diperlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan efektivitas manajemen kementerian.
- Risiko Penyalahgunaan Anggaran: Kelemahan dalam koordinasi dapat membuka peluang penyalahgunaan anggaran.
“Kami mendesak Presiden untuk mengambil langkah tegas. Sektor pariwisata kita tidak boleh stagnan hanya karena dipimpin oleh sosok yang tidak memahami lapangan. Reshuffle adalah solusi logis sebelum kerusakan di sektor ini semakin meluas,” pungkas Agus Syafrudin.
